Peradilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mempunyai kemampuan mengadili perkara yang mempunyai kewenangan atau kompetensi, seperti kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-551/C/08/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, khusus nomor urut 41, atas nama Penggugat, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Gugatan Kabur (Obscuur Libel) a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tataa Usaha Negara: " Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan Contoh Keputusan Tata Usaha Negara antara lain : Akta Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, Sertifikat Hak Milik, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Skip to content. December 14, 2023 Penunjukan Lokasi Seleksi Wawancara Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan format / contoh - contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat 1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan sengketa a quo sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang 3PcB.

contoh gugatan peradilan tata usaha negara